saranatanijakarta.com
RSS Feed
Welcome
image

MARDIOTO

0813-9863-5779 (WA/Call); 0895-3756-39991


SARANA TANI JAKARTA
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan (Tabloid Sinar Tani)
AGEN PENJUALAN:
CIREBON Ibu Hj. Kartini (089660329948 (Call/WA)
KUNINGAN Septian 085295591920 (WA/Call)
Email: saranatanijakarta@yahoo.com
Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

Arsip
SLINK
HISTATS

Selamat Datang Perpres Alih Fungsi Sawah

Akhirnya Perpres tentang alih fungsi lahan sawah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Perpres itu 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres ini adalah payung hukum bagi pemerintah untuk mulai melaksanakan pengendalian laju alih fungsi lahan sawah di Tanah Air yang mencapai 100 ribu hektar (ha) per tahun.

Berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 339 Tahun 2018 tertanggal 8 Oktober 2018, luas baku sawah Indonesia saat ini adalah 7,10 juta ha atau turun dari luas lahan baku sawah yang ditetapkan pada 2013 yang mencapai 7,79 juta ha.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No.59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Selanjutnya, pemerintah yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memantau dan menerbitkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi.

Pemerintah daerah diharapkan menetapkan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupaten atau kota masing-masing disertai dengan data spasial. Dengan penetapan itu, pelaksanaan UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan aneka peraturan turunan dapat dilakukan secara optimal.

Perpes No 59 Tahun 2019 ini diperlukan untuk menjalankan UU No.41/ 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah 10 tahun diundangkan. Baru sedikit pemerintah daerah yang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan data spasialnya. Dengan keluarnya Perpres No. 59 Tahun 2019 diharapkan Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi oleh Pemerintah Daerah bisa mempercepat Penetapan LP2B.

Direktorat Jenderal PPRPT di BPN telah melakukan verifikasi lahan sawah terhadap Data Pertanahan di 8 provinsi dan 151 kabupaten atau kota lumbung padi di Indonesia. Verifikasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi lahan sawah beserta data pertanahan yang menjadi faktor-faktor yang dapat mengurangi luas lahan sawah secara legal/administrasi maupun faktor-faktor yang dapat menambah luas lahan sawah.

Data hasil verifikasi yang diklarifikasi kepada pemerintah daerah di antaranya adalah izin-izin yang telah menyebabkan alih fungsi yang diterbitkan di atas sawah, Proyek Strategis Nasional yang menggunakan lahan sawah, dan alokasi peruntukan lahan basah dan LP2B pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Demi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, maka keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap perlindungan lahan sawah ini sangat dibutuhkan dalam Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi. (Tabloid Sinar Tani)

Wed, 18 Sep 2019 @14:58


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PT SITEKNO · All Rights Reserved