saranatanijakarta.com
RSS Feed
Welcome
image

MARDIOTO

0813-9863-5779 (WA/Call); 0895-3756-39991


SARANA TANI JAKARTA
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan (Tabloid Sinar Tani)
AGEN PENJUALAN:
CIREBON Ibu Hj. Kartini (089660329948 (Call/WA)
KUNINGAN Septian 085295591920 (WA/Call)
Email: saranatanijakarta@yahoo.com
Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru

Arsip
SLINK
HISTATS

Hari Perkebunan ke-62 Korporasi Perkebunan Rakyat

image

Tanggal 10 Desember menjadi hari bersejarah bagi dunia perkebunan nasional. Pada tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Perkebunan Nasional. Pada tahun ini, peringatan Hari Perkebunan ke-62 akan berlangsung di Kampus Polbangtan Malang, Jawa Timur.

 

Peringatan Hari Perkebunan (Harbun) ke-62 yang bertema “Korporasi Perkebunan Rakyat untuk Kesejahterakan Pekebun”, diharapkan bisa membawa kesejahteraan pekebun dari hulu-hilir.

Bicara tentang perkebunan, tak lepas dari sejarah panjang perkebunan di tanah air. Sejarah perkebunan pada masa kolonialis bisa menjadi pelajaran berharga bagi stakeholder perkebunan. Setelah itu, masuk era nasionalisasi perusahaan perkebunan, dimana pada zaman tersebut terbentuk PT. Perkebunan (PTP) yang dilandasi SK Penguasa Militer/Menhankam No. 1063/PM.T/1957 tanggal 9 Desember 1957. Kemudian, diikuti SK Menteri Pertanian No.229/UM/57 tanggal 10 Desember 1957.

Saat itu pemerintah mengambil alih sekitar 500 perusahaan perkebunan milik Belanda. Agar ada legitimasinya, pemerintah mengeluarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi. Akhirnya, tiap 10 Desember 1957 ditetapkan sebagai Hari Perkebunan.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono mengatakan, peringatan Hari Perkebunan (Harbun) ke-62 bisa menjadi momentum stakeholder perkebunan di tanah air untuk bangkit demi kejayaan perkebunan nasional. “Dengan tema Korporasi Perkebunan Rakyat untuk Kesejahteraan Pekebun, di Hutbun ke-62 ini kami berupaya memberikan peluang kepada petani agar bisa menggarap kebunnya dari hulu-hilir,” kata Kasdi, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Kasdi, selama ini petani dalam menggarap kebunnya masih terbatas di hulu. Misalnya, petani karet menjual produknya dalam bentuk karet alam. Petani/pekebun kopi dan kakao pun masih terbatas menjual produknya berupa green bean atau bijinya. “Padahal, kalau biji kakao dan kopi tersebut diolah menjadi produk setengah jadi saja, bahkan menjadi produk siap saji, pekebun akan mendapat nilai tambah,” ujarnya.

Nah, agar pekebun bisa mendapatkan nilai tambah, menurut Kasdi, mereka harus dikorporasikan dari beberapa kelompok tani menjadi satu gabungan kelompok tani (gapoktan) dan pemerintah mencarikan off taker-nya dari swasta atau BUMN. Nantinya skemanya adalah dalam bentuk kemitraan. “Sehingga, pekebun yang sudah dikorporasikan tersebut punya peluang meningkatkan produksinya secara masif dan lebih besar dari hulu hingga hilir,” kata Kasdi.

Menurut Kasdi, pekebun yang sudah dikorporasikan dan memiliki off taker akan memiliki nilai tawar, sehingga pendapatan mereka akan meningkat. Bahkan, dengan adanya kemitraan (swasta atau BUMN), pekebun ada jaminan pasar sehingga kesejahteraan mereka pun terjamin.

 

Dorong Hilirisasi

Mengapa pekebun atau perkebunan rakyat ini harus dikorporasikan? Menurut Kasdi, dengan korporasi akan ada akselerasi kesejahteraan pekebun. Jika hanya konvensional, pendapatan petani tak akan meningkat. “Karena itu, selain perbaikan sektor hulunya, kami juga mendorong hilirnya,” ujarnya.

Kasdi mencontohkan, selama ini pekebun karet hampir tak bisa menikmati harga karena harga karet yang mereka produk (karet alam) harganya anjlok. Karena itu, dengan korporasi, pekebun karet akan masuk ke industri hilir yang terintegrasi dengan Unit Pengolahan Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). “Melalui UPPB inilah petani yang sudah bergabung dalam kelompok tani bisa memproses getah karet menjadi produk olahan karet yang bernilai tambah,” katanya.

Hilirisasi difokuskan di tingkat kelompok tani supaya mampu menghasilkan bahan baku berkualitas sesuai standar pabrik. “Dukungan pasca panen kami lakukan supaya petani bisa punya nilai tawar dan menghasilkan end produk bernilai tinggi,” ujarnya.

Sejumlah kelompok petani karet yang sudah terintergasi dengan UPPB bisa menjual bahan baku karetnya dengan harga jual lebih tinggi. Jika sebelumnya bahan baku karet hanya Rp 4.000-5.000/kg, setelah diproses di UPPB dengan kadar kering lebih dari 60%, olahan karet tersebut bisa dijual dengan harga Rp 9.000- 9.500/kg. Bahkan jika bahan baku karet tersebut diproses menjadi sit angin (dengan bantuan alat bak pembeku, cairan pembeku, dan hand mangel), harga jualnya bisa meningkat sebesar Rp 17.000-18.000/kg.

Kasdi juga memberi contoh terhadap pekebun kopi yang sudah dikorporasi dengan bantuan alat pasca panen dari pemerintah. Pekebun kopi yang semula hanya menjual kopi cherry seharga Rp 8.000-9.000/kg. Namun setelah mendapat bantuan pasca panen seperti solar drier, para-para, alat huller dan pulper, harga kopi green bean mencapai Rp 25.000-26.000/kg.

Bahkan, setelah mereka mendapat bantuan proses pengolahan seperti alat roasting, pembubuk dan pengemasan, pekebun kopi bisa menjual roasted bean dengan harga Rp 80.000- 90.000/kg. “Dalam korporasi tersebut peran off taker sangat penting. Sebab, apabila tingkatan produknya berhasil dinaikkan sudah ada pasar yang menampung dan harganya disepakti dari awal,” jelas Kasdi. (Tabloid Sinar Tani/Idt/Yul)

Wed, 11 Dec 2019 @14:52


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 PT SITEKNO · All Rights Reserved